Tukang Tambal Ban Harus Dipelihara Oleh Negara

Gambar

Tengah malam ini, seorang diri saya mengendarai motor menuju ke suatu tempat untuk satu tujuan. Udara terasa dingin menusuk kaki bagian bawah saya yang menggunakan celana hanya sebatas tulang fibula. Jalanan basah, karena selama enam jam hujan turun membasahi Kota Surabaya.

Suasana sepi, hanya sesekali nampak pasangan muda-mudi mendahului motor yang saya kemudikan dengan hati-hati. Di tengah perjalanan, saya merasa dan menduga sedang terjadi sesuatu dengan ban bagian belakang motor saya. Saya pun mengurangi tekanan gas dan menepi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.

Sesuai dugaan dalam hati, saya sedang mendapatkan rejeki yang patut untuk disyukuri. Malam hari, seorang diri mendorong motor yang ban belakangnya bocor. Terus berjalan menyusuri tepian jalan, sambil mata memperhatikan dengan cermat adakah tukang tambal ban? Belum lama saya berjalan, sebuah kompresor besar nampak dalam pandangan saya dengan bertuliskan: Tambal Ban 24 Jam.

Dengan tersenyum saya menyapa bapak tukang tambal ban, meminta tolong jasanya untuk menambal ban bocor. Setelah saya pasang standar tengah motor, saya pun mulai mengambil posisi duduk dekat bapak tukang tambal bekerja. Dalam posisi menunggui ban motor yang ditambal, saya mengajak berbincang bapak tukang tambal ban.

Dalam obrolan itu saya mendapatkan fakta-fakta yang menarik, hingga mengantarkan saya kepada sebuah rancangan yang tersusun di dalam pikiran (ide atau gagasan). Menurut saya, gagasan ini perlu di dengar dan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Negara yaitu Pemerintah.

Sebelum saya sampaikan gagasan-nya, akan saya sampaikan lebih dulu fakta yang ada: Usaha jasa tambal ban 24 jam tersebut dimiliki oleh perseorangan, modal yang dibutuhkan diantaranya kompresor yang besar seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), peralatan-peralatan kecil lain yang mendukung pengerjaan jasa seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), total dengan modal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) usaha telah terselenggara.

Usaha jasa tambal ban 24 jam dijalankan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pemilik perseorangan mempekerjakan dua orang yang terbagi dalam shift pertama (06.00 s.d. 18.00) dan shift kedua (18.00 s.d. 06.00). Dua orang yang terbagi dalam dua shift itu wajib setor setiap harinya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Jika dihitung secara kasar, dalam waktu satu tahun saja pemilik jasa tersebut telah kembali modal. Untuk dua orang yang dipekerjakan pun, kemungkinan dengan jasa tambal satu kebocoran Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), pasti juga akan diuntungkan.

Untuk kendala dari jasa tambal ban yang saya tangkap dari perbincangan dengan bapak tukang tambal ban tadi, hanya terletak pada masalah tempat saja. Usaha tersebut terselenggara di tepi jalan, kerap kali diperingatkan oleh Polisi Pamong Praja untuk pergi meninggalkan tempat, bahkan juga digusur secara paksa. Kendala lain lagi, selama 12 jam (dalam satu shift) masing-masing pekerja apabila hujan ya kehujanan, apabila panas ya kepanasan.

Gagasan yang ingin saya sampaikan dari fakta-fakta tersebut di atas: Mengingat Indonesia adalah pengguna kendaraan bermotor roda dua terbesar ketiga di dunia, tentunya cukup besar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara setiap tahunnya. Maka, sudah seharusnya apabila pemerintah mengelola PKB untuk kesejahteraan pengguna kendaraan bermotor roda dua. Kesejahteraan yang bukan hanya terkait dengan adanya jalan raya, lampu merah, dsb. Namun juga terkait dengan tersedianya jasa tukang tambal ban di banyak titik.

Tugas dan kewajiban penyelenggara negara yang telah menerima setoran PKB dari masyarakat adalah melakukan pembangunan. Termasuk melakukan pembangunan akan ketersediaan jasa tukang tambal ban di banyak titik pada jalan-jalan raya di Indonesia. Dengan modal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja, jasa tambal ban akan tersedia. Modal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu pun masih bisa dikelola dengan mengganti kompresor yang lebih kecil dan dananya bisa dialokasikan untuk ketersediaan tenda yang akan menunjang jasa tambal ban, agar tampak rapi dan tidak kumuh.

Pemasukan negara dari PKB berjumlah Triliyunan setiap tahun, tentu banyak hal akan bisa dikerjakan dengan anggaran yang begitu besar. Kepentingan-kepentingan masyarakat di jalan raya terkait dengan ban bocor harus diperhatikan dengan serius, karena hal tersebut menyangkut waktu yang berharga (bukankah time is money?). Mungkin saja bangsa Indonesia selama ini dikenal dengan “jam ngaret”, karena tukang-tukang “ngaret”-nya itu selalu kebingungan mencari tukang tambal ban yang jarang tersedia, hingga menyebabkan waktu yang ada terbuang dengan percuma.

Jika melihat lebih jauh lagi, kepentingan-kepentingan masyarakat akan keamanan juga harus diperhatikan. Apa jadinya jika yang mengalami ban bocor di tengah malam adalah seorang wanita? Seorang yang lanjut usia? Tentunya dari segi keamanan akan sangat membahayakan. Membuka jasa tambal ban, secara tidak langsung juga akan mengurangi angka pengangguran. Karena akan banyak tenaga kerja yang terserap ke dalam jasa-jasa tambal ban yang akan dibuka oleh Pemerintah, terlepas dari sistem pengganjian yang entah akan didesain seperti apa nantinya.

Demikian kontribusi gagasan saya selaku masyarakat yang ada di lapisan bawah: agar Pajak Kendaraan Bermotor yang disetorkan warga negara dapat dikelola dengan baik oleh penyelenggara negara. Dengan memelihara tukang tambal ban, penyelenggara negara akan memberikan sedikit kesejahteraan kepada warga negara. Sekaligus akan mengatasi pengangguran, gangguan keamanan dan jam “ngaret” yang menjengkelkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: