Titik Pangkal Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Oleh Roy Soselisa*

Pendidikan merupakan pilar bangsa, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kokohnya pilar tersebut berdiri. Maka, sudah selayaknya jika pembangunan pendidikan di Indonesia dikerjakan dengan serius. Usaha dalam membangun pilar bangsa itu, telah nampak dari masa ke masa. Semua elemen mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat telah bersinergi dalam usaha membangunnya.

Belakangan ini bisa kita saksikan bersama, usaha yang terus berlangsung dari elemen-elemen yang ada itu. Pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sejak pertengahan tahun lalu telah mengeluarkan wacana kebijakan akan mengganti kurikulum pembelajaran yang ada selama ini dengan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Wacana kebijakan itu telah tiba pada tahap dipublikasikannya draft Uji Publik Pengembangan Kurikulum 2013 pada akhir tahun lalu, tinggal menantikan finalnya pada pertengahan tahun nanti.

Banyak kalangan memandang negatif kebijakan yang ada tersebut, karena dinilai hanya akan membuang anggaran secara percuma dengan model kurikulum baru yang belum jelas. Namun, saya pribadi tetap optimis dengan lahirnya kebijakan baru tersebut. Bagaimanapun, kita perlu memperhatikan faktor objektif dan subjektif dari sisi pengambil kebijakan. Dari sisi pengambil kebijakan beserta tim ahlinya, (mungkin saja) kebijakan itu dipandang yang terbaik. Sementara ketika orang luar yang melihatnya, (mungkin saja) kebijakan itu jauh dari baik.

Sebagai pihak yang berada di garis terdepan, wajib hukumnya untuk tetap optimis akan setiap kebijakan yang lahir. Karena sebagai tenaga fungsional (pendidik), hanya bisa menjalankan apa yang telah tenaga struktural (pembuat kebijakan) putuskan. Meskipun, pada kenyataannya kurikulum yang berganti-ganti cukup merepotkan pendidik dan peserta didik. Belum tuntas dengan KBK (pelesetannya: Kurikulum Berbasis Kebingungan), lalu berganti dengan KTSP (pelesetannya: Kurikulum Tidak Siap Pakai). Belum beres dengan KTSP, sekarang sudah harus berganti dengan Kurikulum 2013.

Apapun yang terjadi nanti, setiap pendidik mesti siap sedia menghadapi. Namanya juga sedang membangun, perlu bongkar di sana sini dan perbaikan di sana sini. Amerika Serikat (USA) sebelum maju seperti sekarang, juga mengalami masa kelam dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, termasuk perjalanan dalam dunia pendidikan. Apa yang sedang kita alami saat ini, bisa dianalogikan dengan masa koboi seperti yang terjadi di USA dulu, masa proses menuju kebaikan dan perubahan yang besar.

Pemerintah pusat telah dan terus melakukan usaha, begitu pula dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan. Dalam hal ini, saya mengambil contoh yang terjadi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya; belum genap setahun Dinas Pendidikan tersebut berada di bawah kepemimpinan Kepala Dinas yang baru, namun telah banyak kebijakan yang dilahirkan dalam rangka membangun pendidikan di Kota Surabaya.

Salah satu contoh kebijakan yang sempat membuat geger guru-guru, gedung dewan dan pihak terkait adalah kebijakan tentang rotasi guru PNS yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berbagai protes mengemuka terkait dengan kebijakan baru yang belum pernah terjadi selama ini. Saya pribadi memandang kebijakan rotasi guru di Surabaya sebagai langkah yang baik, meskipun sistem pelaksanaannya sedikit mengganggu beberapa hal, karena dilakukan di tengah tahun pelajaran, bukan pada saat awal tahun pelajaran baru.

Wajar saja gangguan itu timbul, setiap kebijakan memang selalu memiliki dampak positif dan negatif. Namun, semua gangguan yang terjadi hanya bersifat sementara, dibanding dengan keuntungan yang akan didapat nantinya. Jika guru yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun (bahkan ada yang 25 tahun) berada di tempat yang sama, kecenderungan akan menciptakan zona nyaman dalam diri guru tersebut. Zona nyaman yang tercipta itu akan mengakibatkan tidak adanya keinginan guru untuk mengembangkan diri, semua yang dilakukan ala kadarnya sambil menunggu datangnya masa pensiun. Karena setiap hari hanya menjumpai hal yang sama, sekedar rutinitas belaka, tidak ada tantangan sama sekali.

Mungkin hal itulah yang menjadi penyebab banyak yang geger ketika rotasi tetap dilaksanakan, karena guru dipaksa keluar dari zona nyaman. Dipaksa keluar dari tempat yang sekedar didatangi setiap hari hanya untuk menjalankan rutinitas, dipaksa keluar dari tempat nyaman menuju ke tempat baru yang penuh dengan tantangan. Tempat baru dengan pimpinan unit kerja baru, yang berbeda warna kepemimpinan dengan pimpinan sebelumnya. Rekan kerja baru, yang berbeda karakter dengan rekan kerja yang lama, dsb. Semua yang serba baru, akan memaksa guru hasil rotasi untuk mengembangkan diri dengan hal-hal yang baru pula. Saat pendidik dapat berubah, terus mengembangkan diri dan kompetensi, keuntungan akan kembali untuk peserta didik. Bukan hanya sesaat, tapi untuk beberapa generasi peserta didik yang akan dijumpainya.

Pemerintah pusat dan daerah terus bergerak, begitu pula dengan masyarakat yang turut bergerak dalam usaha membangun pendidikan di Indonesia. Gerak itu dapat dilihat dari kepedulian masyarakat terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menghapus status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Hal tersebut terjadi, karena masyarakat telah menggugat ke MK agar sistem penyelenggaraan RSBI dan SBI yang ada selama ini dihapus.

Masyarakat memandang dengan adanya SBI dan RSBI, sama artinya dengan tidak adanya pemerataan pendidikan, terjadi gap antara yang bodoh dan pintar, yang miskin dan kaya. Program dan fasilitas pendidikan yang “wah” bukan hanya milik siswa tertentu yang ada dalam lingkungan RSBI dan SBI, tapi sudah seharusnya menjadi milik seluruh siswa Indonesia. Pendidikan yang berkualitas harus terselenggara secara merata untuk semua sekolah di seluruh Indonesia, tanpa adanya diskriminasi dan kastanisasi dengan menjadikan sekolah tertentu berlabel Internasional.

Dalam usaha membangun pendidikan di Indonesia, sebenarnya perlu dicari titik pangkal permasalahannya lebih dulu. Usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat tersebut di atas, juga dalam rangka mencari dan menyelesaikan titik pangkal permasalahan yang ada. Dalam pandangan saya pribadi sebagai pihak yang berada di garis depan, titik pangkal permasalahan pendidikan di Indonesia terletak pada apresiasi finansial terhadap tenaga pendidik yang masih rendah.

Sangat logis, jika saya memberikan pandangan mengenai titik pangkal permasalahan pendidikan di Indonesia terletak pada apresiasi finansial terhadap tenaga pendidik. Seorang pendidik tidak cukup hanya dibuai dengan kata-kata indah “pahlawan tanpa tanda jasa” saja, tapi juga perlu diapresiasi secara finansial atas konsekuensi logis dari usahanya mencerdaskan bangsa. Seorang pendidik bisa fokus pada pengajaran, ketika finansialnya tidak berantakan. Karena bagaimanapun juga: Finansial bukan segalanya, tapi finansial yang utama. Segala sesuatu dalam hidup pasti berkaitan dengan finansial.

Pandangan saya tersebut berasal dari penalaran yang lahir dari pengamatan secara langsung. Sekian lama saya trenyuh, karena harus menyaksikan seorang pendidik yang ketika pagi hari mengajar, siang hari sepulang dari mengajar hingga malam hari, harus membuka jasa pangkas rambut. Aktivitas seperti itu terulang setiap hari, tak jarang saya menjumpai pendidik itu tertidur dengan pulas dalam posisi duduk bersandar sambil menunggu pelanggan. Saya mengetahui secara pasti, karena lokasi pangkas rambut itu berada di lingkungan tempat tinggal saya.

Seorang pendidik yang berprofesi ganda sebagai tukang pangkas rambut, hanya salah satu contoh saja. Masih ada contoh lain yang berprofesi ganda sebagai sales, makelar, bahkan saya pernah menjumpai seorang pendidik yang menjadi pekerja bangunan paruh waktu. Yang menjadi pertanyaan: Apakah bisa seorang pendidik mengembangkan kompetensinya, ketika waktu yang dimiliki (di luar jam mengajar) dihabiskan untuk kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan? Apakah bisa seorang pendidik maksimal dalam mengajar, ketika tubuh lelah karena disibukan dengan kegiatan pengamanan finansial?

Pandangan saya mengenai titik pangkal permasalahan pendidikan di Indonesia, juga lahir dari perhatian saya akan sejarah. Dari sejarah yang pernah ada, saya bisa melihat dampak yang lebih luas dari rendahnya apreasiasi finansial terhadap tenaga pendidik, yaitu rendahnya minat pelajar-pelajar unggul untuk melanjutkan jenjang pendidikan selepas SMA ke dalam program studi (prodi) keguruan dan ilmu pendidikan yang akan mencetaknya sebagai tenaga pendidik.

Sejarah menceritakan, dekade akhir 1970-an pemerintah membuka Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO) untuk memenuhi kebutuhan guru dalam jumlah besar di seluruh Indonesia. Pelajar yang ada dalam SPG dan SGO tersebut, mendapat peluang besar untuk diangkat sebagai Guru PNS. Tentu hal tersebut menarik minat yang cukup besar bagi pelajar-pelajar SMP di pedesaan kala itu, orang tua akan mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke SPG dan SGO, karena adanya jaminan pekerjaan yang jelas. Alhasil, persaingan untuk masuk ke SPG dan SGO pun menjadi ketat, yang menyebabkan SPG dan SGO dipenuhi oleh pelajar-pelajar unggul dari berbagai SMP di pedesaan.

Menginjak awal dekade 1990-an, SPG dan SGO dihapuskan. Hal tersebut terjadi, karena untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, minimal jenjang pendidikan yang harus ditempuh adalah Diploma Dua (D2) dan Strata Satu (S1). Peluang diangkat sebagai Guru PNS yang tadinya ada pada SPG dan SGO, beralih kepada mahasiswa prodi keguruan dan ilmu pendidikan yang dibuka oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti pada prodi D2 PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar). Dengan dihapuskannya SPG dan SGO, maka minat pelajar-pelajar unggul di pedesaan kala itu menjadi menurun. Selain karena minimnya informasi mengenai peluang diangkat sebagai Guru PNS yang masih tetap ada, orang tua juga akan kesulitan biaya apabila harus menguliahkan anaknya.

Kini, setelah waktu berjalan cukup lama, permasalahan yang ada masih tetap sama: rendahnya minat pelajar-pelajar unggul lulusan terbaik dari berbagai SMA untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke dalam prodi keguruan dan ilmu pendidikan. Pelajar-pelajar unggul itu lebih memilih prodi yang menjanjikan di masa depan, baik dari segi finansial, jenjang karir, kesempatan mengembangkan diri, dsb. Pelajar lebih berminat masuk ke dalam prodi yang akan mencetaknya sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai perekonomian, rancang bangun, pertambangan, dsb, daripada masuk ke dalam prodi yang akan mencetaknya sebagai pendidik.

Hal ini terbukti dengan setiap kali datangnya tahun akademik baru, saat dimana Perguruan Tinggi Negeri (dan Perguruan Tinggi Swasta) melangsungkan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Passing grade rendah (ditentukan oleh jumlah peminat, batas nilai minimal dan daya tampung) dimiliki oleh perguruan tinggi yang mempunyai prodi-prodi keguruan dan ilmu pendidikan. Sementara passing grade tinggi dimiliki oleh perguruan tinggi yang mempunyai prodi-prodi keahlian di bidang teknik dan program studi yang bersifat umum.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, setelah adanya program sertifikasi guru yang berkaitan dengan tunjangan profesi yang nominalnya sebesar satu kali gaji pokok guru PNS setiap bulan (guru non PNS menyesuaikan), mampu mendongkrak passing grade prodi-prodi keguruan dan ilmu pendidikan. Namun, passing grade yang terdongkrak hanya sebatas komponen jumlah peminat saja, tidak turut mendongkrak batas nilai minimal SPMB yang digunakan sebagai acuan untuk masuk prodi-prodi tertentu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa SDM yang masuk ke dalam prodi-prodi keguruan dan ilmu pendidikan, belum sebaik SDM yang masuk ke dalam prodi-prodi lainnya.

Terdongkraknya komponen jumlah peminat prodi-prodi keguruan dan ilmu pendidikan, belum menjadi hal yang menggembirakan. Hal yang menggembirakan terjadi, apabila komponen batas nilai minimal yang terdongkrak. Sebab dari komponen tersebut akan mengindikasikan bahwa SDM yang sedang dicetak oleh LPTK merupakan bibit unggul. Karena dengan bibit yang unggul akan turut menentukan kualitas, LPTK pun diharapkan mampu mencetak ilmuwan-ilmuwan (ahli) dengan kualitas yang unggul.

Dua tahun terakhir saya mengamati rekrutmen dari Pengajar-Pengajar Muda yang ada dalam program gerakan Indonesia Mengajar. Dalam rekrutmen tersebut, banyak sarjana (fresh graduate) dari berbagai disiplin ilmu yang mengikuti seleksi. Dari beberapa kali rekrutmen diadakan, nampak para sarjana pendidikan kalah bersaing dengan para sarjana lain dari berbagai disiplin ilmu. Pengajar-Pengajar Muda dari beberapa angkatan selalu didominasi dari para sarjana non pendidikan. Yang menjadi pertanyaan: Kemanakah para sarjana pendidikan? Bukankah program ini merupakan ladang bagi para sarjana pendidikan? Apakah dengan kalah bersaing berarti menunjukan kualitas yang rendah dari para sarjana pendidikan?

Semua orang memang harus peduli dan menjadi stakeholder pendidikan, namun tetap harus ada ilmuwan yang mempelajari ilmu pendidikan dengan diberi gelar sarjana pendidikan, magister pendidikan, dan doktor pendidikan yang padanya melekat kewenangan. Dewasa ini banyak bermunculan ahli pendidikan dadakan, bahkan pekerja entertainment pun ikut berbicara tentang pendidikan. Pertanyaannya tetap sama: Kemanakah para sarjana pendidik? Sarjana pendidikan harusnya lebih hebat dari pekerja entertainment yang jarang bergelut dengan teori-teori pendidikan, lalu mengapa dunia menjadi terbalik?

Teringat dengan adanya program Akta IV, sebuah program yang ditujukan untuk mendidik sarjana non pendidikan, agar memiliki kewenangan menjadi seorang pendidik. Program tersebut kini telah dihentikan dan diganti dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG), tujuannya (hampir) sama dengan program Akta IV. Namun, PPG tidak hanya diperuntukan bagi sarjana non pendidikan, tapi juga diperuntukan bagi sarjana pendidikan. Oleh sebab, sarjana pendidikan selama empat tahun perkuliahan hanya menjalankan pendidikan akademik; sementara untuk menjadi guru harus menempuh pendidikan profesi, karena guru adalah sebuah profesi (pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu).

Belajar dari program Akta IV dan dengan adanya PPG sekalipun, selama apreasiasi finansial terhadap tenaga pendidik belum diperbaiki, tetap tidak akan menarik minat “bibit unggul”. Adanya program Akta IV lalu dan PPG, hanya dijadikan (maaf, bukan berarti saya memukul rata) “ajang pelarian” dari sarjana non pendidikan yang kalah bersaing di bidangnya. Dalam program PPG, (mungkin saja) tidak akan dijumpai sarjana non pendidikan seperti yang ada dalam program Indonesia Mengajar, karena sarjana dengan kualitas yang unggul akan berpikir keras, jika seumur hidup harus mengabdi sebagai pendidik dengan gaji yang tak seberapa. Menjadi pendidik dalam program Indonesia Mengajar merupakan pengecualian, karena program tersebut hanya untuk mengabdi selama satu tahun, selepas pengabdian dapat kembali ke bidang masing-masing yang lebih menjanjikan di masa depan.

Dibutuhkan penyelamat untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia, penyelamat yang mampu meningkatkan apresiasi finansial terhadap tenaga pendidik. Penyelamat itu adalah pemerintah, dibutuhkan pemerintah seperti yang ada dalam era kepemimpinan Gus Dur. Pemimpin yang dalam belitan masalah segenting apapun masih tetap bisa tertawa, pemimpin yang tetap bisa tertawa pula ketika melakukan gebrakan dengan menaikan gaji PNS hingga 300% (nyatanya APBN mampu kan?). Mungkinkah ada pemimpin yang berani melakukan gebrakan khusus hanya untuk gaji pendidik? Bukan untuk semua gaji pokok PNS, yang tentunya tidak akan sesulit yang pernah Gus Dur lakukan bukan? Caranya bisa saja dengan menyelamatkan kebocoran APBN yang terus terjadi selama ini dan terus digunakan untuk hal-hal yang tidak esensial (seperti studi banding anggota legislatif ke luar negeri, dana pensiun untuk anggota legislatif, dsb), semua kebocoran itu bisa dialokasikan untuk gaji pendidik.

Pada beberapa negara yang kualitas pendidikannya sangat maju, gaji pendidik atau gurunya terbilang fantastis, bahkan ada dalam satu negara maju yang gaji gurunya melebihi take home pay (gaji pokok ditambah dengan penerimaan lainnya) dari seorang anggota parlemen. Sementara di Indonesia, fakta berbicara: take home pay dari seorang Guru CPNS Golongan III/a hanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sementara untuk CPNS Golongan III/a (masih dalam masa percobaan untuk diangkat sebagai PNS) dari tenaga struktural yang ada pada SKPD-SKDP (Satuan Kerja Perangkat Daerah) strategis, dengan masa kerja yang baru beberapa bulan, take home pay setiap bulan sudah menyentuh nominal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahkan nominal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  itu mengalahkan gaji seorang Guru PNS yang berangkat dari Golongan II/a dan saat ini telah mengabdi selama 30 tahun dengan Golongan IV/a, gajinya hanya sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Jika ditambah dengan tunjangan sertifikasi guru professional dan sebagainya, take home pay setiap bulan hanya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).  Terjadi perbedaan yang cukup jauh bukan? Take home pay Guru PNS Golongan IV/a dengan masa kerja 30 tahun, dikalahkan dengan take home pay CPNS Tenaga Struktural Golongan III/a yang baru kemarin sore melaksanakan tugas? Maka sudah selayaknya, pemerintah melakukan gebrakan kembali dengan menaikan gaji yang khusus hanya ditujukan bagi guru.

Pendidikan akan menentukan peradaban sebuah bangsa, jika menginginkan bangsa Indonesia memiliki peradaban yang maju dan unggul, maka sesegera mungkin permasalahan tersebut harus terselesaikan. Menyelesaikan masalah dengan menyediakan bibit unggul untuk calon pendidik; dengan cara meningkatkan apresiasi finansial terhadap tenaga pendidik terlebih dahulu, agar dapat menarik minat pelajar-pelajar unggul untuk masuk ke dalam LPTK. Tanpa adanya peningkatan apresiasi finansial, masalah yang ditimbulkan akan tetap sama: sarjana pendidik hanya mentereng secara gelar akademik, namun tidak memiliki kualitas yang unggul (hanya bagus pada casing, sementara contentnya lemah).

Membangun sistem (investasi) memang bukan proses yang mudah, setelah meningkatkan apresiasi finansial terhadap tenaga pendidik, bukan berarti seketika itu juga pendidikan di Indonesia akan menjadi unggul dan maju. Namun, membutuhkan waktu dan penantian panjang yang tidak akan berlalu dengan percuma. Waktu dan penantian panjang akan terbayar saat kelak kita bisa menyaksikan bersama (generasi penerus bangsa) anak cucu kita yang setiap hari mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas bersama dengan guru-guru berkualitas unggul, yang berasal dari bibit unggul, yang sejak usia pelajarnya pun telah menjadi pelajar yang unggul. Guru-guru berkualitas unggul itulah yang kelak akan mencetak anak cucu kita untuk melampaui keunggulan gurunya dan menjadi unggulan dalam setiap bidang dan panggilannya.

Demikian kontribusi pandangan saya terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidik yang unggul, akan lahir peserta didik unggulan. Dengan guru yang unggul, akan lahir pelajar unggulan. Dengan guru yang unggul, akan melahirkan sumber daya manusia unggulan yang mampu mengangkat peradaban bangsa Indonesia untuk mengungguli bangsa lainnya. Maju terus pendidikan Indonesia.

*Roy Soselisa adalah tenaga pendidik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: